Regulasi Terbaru Terkait AMDAL: Apa yang Berubah?

Pendahuluan

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah salah satu instrumen penting dalam upaya pengendalian dampak negatif dari suatu kegiatan pembangunan terhadap lingkungan. Sebagai bagian dari sistem perizinan berusaha, dokumen AMDAL digunakan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha atau proyek yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan telah melewati proses kajian yang komprehensif. Regulasi terbaru terkait AMDAL, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, membawa berbagai perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, baik dari segi prosedur, kelembagaan, maupun partisipasi publik.

Seiring perkembangan kebijakan dan kebutuhan efisiensi dalam investasi, pemerintah Indonesia melakukan berbagai perubahan regulasi terkait AMDAL, khususnya pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan peraturan turunannya. Artikel ini akan mengulas secara ringkas dan tajam apa saja perubahan regulasi penting terkait AMDAL, serta implikasinya bagi pelaku usaha dan masyarakat.

1. Perubahan Struktur dan Proses AMDAL

Sebelum terbitnya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, proses AMDAL cenderung panjang dan dianggap menghambat investasi karena birokrasi yang berlapis. Regulasi terbaru menyederhanakan proses tersebut, dengan:

• Mengintegrasikan AMDAL sebagai bagian dari perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach).
• Mempercepat tahapan penyusunan AMDAL dengan batas waktu yang lebih jelas dan pembagian kewenangan yang tegas antara pusat dan daerah.
• Menentukan bahwa tidak semua kegiatan usaha membutuhkan AMDAL, melainkan hanya yang masuk kategori risiko tinggi dan berpotensi berdampak penting terhadap lingkungan.

2. Penyederhanaan Tim Uji Kelayakan

Perubahan besar juga terjadi pada struktur Tim Uji Kelayakan AMDAL. Dulu, tim terdiri dari berbagai unsur termasuk akademisi, praktisi, LSM, dan instansi pemerintah. Sekarang:

• Evaluasi dokumen AMDAL dilakukan oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (LUKLH) yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota, tergantung skala kegiatan.
• Proses ini diharapkan lebih profesional, efisien, dan bebas dari tumpang tindih kepentingan, namun tetap melibatkan tenaga ahli dan partisipasi masyarakat.

3. Kewajiban dan Peran Masyarakat

Meskipun proses menjadi lebih singkat, regulasi terbaru tetap menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat. Bahkan, persetujuan lingkungan kini menjadi bagian integral dari perizinan berusaha, dan harus melalui konsultasi publik yang valid. Artinya:

• Dokumen AMDAL harus disusun dengan melibatkan masyarakat terdampak langsung.
• Hasil konsultasi wajib dicatat dan menjadi bagian dari dokumen yang dinilai.
• Ini memberikan ruang legal yang lebih kuat bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat terhadap proyek yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup mereka.

4. Pergeseran Fokus: Dari Pencegahan ke Pengelolaan Risiko

Regulasi baru menekankan bahwa penyusunan AMDAL tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi sebagai alat pengelolaan risiko lingkungan secara terukur. Oleh karena itu:

• Penilaian AMDAL kini lebih menekankan pada pendekatan manajemen risiko lingkungan.
• Proyek yang telah disetujui wajib menyusun RKL-RPL (Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang detail dan realistis.
• Ada peningkatan pengawasan terhadap implementasi rekomendasi AMDAL di lapangan, bukan hanya pada proses dokumen awal.

5. Digitalisasi dan Transparansi

Sebagai bagian dari reformasi perizinan, regulasi terbaru juga mendorong penggunaan teknologi informasi:

• Proses pengajuan AMDAL dilakukan melalui platform OSS, sehingga lebih terintegrasi dan transparan.
• Pemerintah berupaya untuk membuka akses publik terhadap dokumen AMDAL dan hasil evaluasinya untuk menjamin akuntabilitas.

Kesimpulan

Perubahan regulasi AMDAL pasca UU Cipta Kerja membawa paradigma baru dalam pengelolaan lingkungan hidup. Proses yang dulunya berbelit-belit kini didesain lebih ringkas dan terintegrasi, tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, kapasitas lembaga pelaksana, serta komitmen pelaku usaha untuk benar-benar mematuhi substansi AMDAL, bukan hanya formalitasnya.

Bagi pengembang, konsultan lingkungan, maupun masyarakat sipil, memahami regulasi terbaru ini adalah langkah penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

DNA MITRA TEKNIK