Pengertian AMDAL

Prosedur Lengkap Penyusunan AMDAL, analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian yang menilai dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan. Pemerintah mewajibkan pelaku usaha menyusun AMDAL sebelum memulai kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar. AMDAL menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha.

Dasar Hukum Penyusunan AMDAL

Pelaku usaha menyusun AMDAL berdasarkan beberapa peraturan, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait tata cara penyusunan dokumen lingkungan

Tujuan Penyusunan AMDAL

Pelaku usaha menyusun AMDAL untuk:

1. Mengidentifikasi dampak penting suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan.
2. Menyusun langkah pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan.
3. Memenuhi persyaratan hukum untuk memperoleh izin lingkungan.
4. Menjamin keberlanjutan usaha tanpa merusak lingkungan.

Kriteria Usaha atau Kegiatan yang Wajib AMDAL

Tidak semua usaha wajib menyusun AMDAL. Pemerintah menetapkan kriteria berdasarkan:

• Skala dan besaran kegiatan.
• Lokasi kegiatan, terutama di kawasan lindung atau rawan bencana.
• Potensi dampak terhadap sumber daya alam, ekosistem, dan masyarakat.

Contohnya, proyek pertambangan, pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, dan industri skala besar biasanya wajib menyusun AMDAL.

Tahapan Penyusunan AMDAL

Pelaku usaha mengikuti tahapan berikut untuk menyusun AMDAL sesuai peraturan terbaru:

1. Pengumuman Rencana Usaha atau Kegiatan

Pelaku usaha mengumumkan rencana kegiatan kepada masyarakat melalui media massa atau papan pengumuman resmi. Pengumuman ini bertujuan memberi kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan.

2. Penyusunan Kerangka Acuan (KA-ANDAL)

Pelaku usaha menyusun KA-ANDAL yang memuat ruang lingkup kajian AMDAL. Dokumen ini menjelaskan metode kajian, parameter lingkungan yang dikaji, dan rencana pelaksanaan studi.

3. Penyusunan dan Penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

• ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) memuat hasil kajian dampak dari rencana kegiatan.
• RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) berisi langkah pengelolaan dampak negatif dan peningkatan dampak positif.
• RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) berisi strategi pemantauan kualitas lingkungan.

Tim penilai AMDAL dari instansi berwenang akan memeriksa dokumen ini untuk memastikan kesesuaiannya.

4. Evaluasi dan Persetujuan AMDAL

Tim penilai mengadakan rapat teknis bersama pemrakarsa, ahli, dan perwakilan masyarakat. Setelah dokumen dinyatakan memenuhi syarat, pemerintah menerbitkan Persetujuan Lingkungan.

Peran Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL

Masyarakat memiliki hak untuk memberikan pendapat, saran, dan tanggapan terhadap rencana usaha atau kegiatan. Pelaku usaha harus menampung dan mempertimbangkan masukan ini dalam dokumen AMDAL.

Sanksi jika Tidak Menyusun AMDAL

Pelaku usaha yang tidak menyusun AMDAL dapat menerima sanksi administratif hingga pencabutan izin. Dalam kasus tertentu, pelaku usaha juga dapat terkena sanksi pidana sesuai UU Lingkungan Hidup.

Kesimpulan

Penyusunan AMDAL menjadi kewajiban hukum bagi usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dengan mengikuti prosedur sesuai peraturan terbaru, pelaku usaha dapat memperoleh izin secara sah, melindungi lingkungan, dan menjaga keberlanjutan usaha.

Jika anda tertarik dengan website kami, Anda dapat klik disini untuk mengunjungi lebih lanjut